PEKANBARU--Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau mengonfirmasi temuan jejak Harimau Sumatra (Panthera Tigris Sumatrae) di kawasan Jalan Lingkar Bangkinang, Kabupaten Kampar, Senin (2/11/2026).

Temuan tersebut sebelumnya menjadi perhatian masyarakat setelah foto dan video yang diduga memperlihatkan jejak satwa dilindungi itu beredar di media sosial. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas BBKSDA Riau langsung melakukan pengecekan ke lokasi.

Kepala Bidang Teknis BBKSDA Riau, Ujang Holisudin, membenarkan bahwa tim dari resor terdekat telah melakukan pemeriksaan dan menemukan jejak Harimau Sumatra di kawasan tersebut.

"Tim dari resor terdekat sudah turun melakukan pengecekan. Hasilnya, benar ditemukan jejak Harimau Sumatra," ujar Ujang di Pekanbaru.

Saat ini, petugas masih melakukan penelusuran untuk mengidentifikasi arah pergerakan satwa tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi konflik antara manusia dan satwa liar, mengingat lokasi temuan berada tidak jauh dari kawasan perkebunan dan permukiman warga.

Sebagai bagian dari upaya pemantauan, BBKSDA Riau juga mempersiapkan pemasangan kamera jebak (camera trap) di sejumlah titik strategis. Perangkat tersebut akan digunakan untuk memantau keberadaan, aktivitas, serta kemungkinan jumlah individu harimau yang melintas di kawasan tersebut.

"Tim sedang mempersiapkan pemasangan kamera trap di lokasi," kata Ujang.

BBKSDA Riau mengimbau masyarakat, khususnya yang bermukim dan beraktivitas di sekitar Jalan Lingkar Bangkinang, agar meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta menghindari aktivitas sendirian di sekitar lokasi temuan, terutama pada malam hari dan saat kondisi minim penerangan.

Masyarakat juga diingatkan untuk tidak mendekati atau mengikuti jejak satwa, tidak melakukan perburuan, serta tidak memasang jerat yang dapat membahayakan harimau maupun satwa liar lainnya.

Apabila menemukan jejak baru atau melihat keberadaan harimau, warga diharapkan segera melaporkannya kepada petugas BBKSDA Riau atau aparat setempat agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur penanganan konflik satwa liar.

Koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat desa juga terus dilakukan untuk meningkatkan pemantauan serta memastikan keselamatan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.[rr/mcr]