PEKANBARU--Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat SIK MSi menegaskan bahwa seluruh jajaran Polda Riau harus mengedepankan pelayanan publik yang responsif, humanis, dan berintegritas. Setiap laporan maupun persoalan yang dihadapi masyarakat harus segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu viral di media sosial.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Riau saat memberikan arahan dalam kegiatan Commander Wish terkait program prioritas dan kebijakan pimpinan Polri Tahun 2026 di Aula Tri Brata Lantai 5 Mapolda Riau, Rabu (14/10/2026) pagi.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Riau Brigjen Pol Simson Zet Ringu SIK MSi, Irwasda, para pejabat utama Polda Riau, serta seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran.

Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa kebijakan pimpinan Polri tidak boleh berhenti sebagai program administratif semata. Seluruh kebijakan harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku personel dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, berbagai program yang telah berjalan perlu terus diperkuat melalui pelaksanaan yang terukur dan akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Kapolda juga mengingatkan seluruh personel agar tidak menyalahgunakan seragam maupun kewenangan untuk kepentingan pribadi. Setiap anggota Polri dituntut menjaga kehormatan institusi dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta sikap humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Polri harus hadir di tengah masyarakat, bukan menciptakan jarak. Setiap laporan dan persoalan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Jangan sampai masyarakat merasa keadilan hanya bisa diperoleh setelah suatu peristiwa menjadi viral,” demikian penekanan Kapolda dalam arahannya.

Selain itu, Kapolda meminta para Kapolres, Kapolsek, dan seluruh pimpinan satuan menjadi teladan bagi anggota. Pimpinan tidak cukup hanya memberikan perintah, tetapi juga harus berani mengambil keputusan, melakukan evaluasi, memperbaiki kekurangan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di wilayah masing-masing.

Perkuat Green Policing dan Intelijen Prediktif

Dalam mendukung transformasi Polri, Kapolda Riau menekankan empat aspek utama, yakni orientasi pelayanan, metode pengamanan, pola kerja, dan akuntabilitas. Keempat aspek tersebut harus diterapkan oleh setiap satuan kerja dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah serta kebutuhan masyarakat.

Kapolda juga mendorong penguatan Green Policing dan Democratic Policing sebagai pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan keamanan, tetapi juga memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan, kehidupan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai program, mulai dari pelestarian lingkungan, perlindungan satwa, pembangunan fasilitas publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, diharapkan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.

Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari dampak nyata yang dihasilkan, seperti meningkatnya akses masyarakat, berkurangnya potensi kerawanan, dan terciptanya lingkungan yang lebih produktif.

Di sisi lain, fungsi intelijen diminta memperkuat analisis prediktif guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di wilayah Riau meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), konflik lahan, peredaran narkotika, pertambangan tanpa izin (PETI), kejahatan lintas batas, serta dinamika sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas kamtibmas.

Kapolda menegaskan bahwa pelaksanaan patroli dan penempatan personel harus didasarkan pada pemetaan kerawanan, data kejadian, serta identifikasi waktu dan lokasi yang membutuhkan kehadiran polisi.

Dengan pendekatan tersebut, kegiatan kepolisian diharapkan lebih efektif dan tepat sasaran, terutama dalam mencegah tindak kejahatan, mengantisipasi gangguan keamanan, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Melalui kegiatan Commander Wish tersebut, Kapolda Riau mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga integritas, dan membangun kemitraan yang lebih erat dengan masyarakat.Ia menegaskan bahwa kebijakan pimpinan Polri Tahun 2026 harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar menjadi arahan. Dengan demikian, kehadiran Polri diharapkan semakin dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang profesional, responsif, humanis, dan bertanggung jawab.[Bem]